Siapa Sebenarnya Yang Mau Dijegal Dengan Kriteria OAP Pada Pilgub Papua Barat ?

Siapa Sebenarnya Yang Mau Dijegal Dengan Kriteria OAP Pada Pilgub Papua Barat ?

Demi Menjaga Wibawa Dan Kepercayaan Rakyat Sebaiknya Lembaga Berwenang Instropeksi Diri Sebelum Membuat Keputusan

Tensi politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2016-2022 kini semakin memanas terkait isu Orang Asli Papua ( OAP ). Isu OAP setidaknya akan berdampak terhadap dua hal yakni, gugurnya pasangan Calon yang terkena kriteria OAP dan lembaga-lembaga negara pengambilan keputusan yang akan dinilai tidak berwibawa secara hukum maupun politik.

Tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2020 belum terlaksana dan belum ada calon pasti yang ditetapkan KPUD Propinsi Papua Barat namun, isu OAP semakin gencar disuarakan oleh berbagai kalangan baik lembaga Negara maupun para praktisi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi.

Jika dilihat dari marga atau fam, semuanya adalah anak-anak asli Papua, sebut saja Markus Wanma, Stevanus Malak, Dominggus Mandacan, Baltazar Kambuaya, Jonathan Rumainum, Hermus Indouw, Felix Wanggai, Irene Manibui dan M.R.Kambu, semua calon ini menggunakan marga atau fam Papua, demikian juga para wakilnya yang juga Orang Papua yang hampir sebagian besar berasal dari Fak-Fak dan Kaimana. Jika keseluruhan dari mereka adalah OAP, kenapa semua lembaga berwenang, ormas, mahasiswa, praktisi hukum dan lain-lain menyibukkan diri menghabiskan energy membahas hal ini, tentu ada sebabnya.

Muncul banyak praduga yang berkembang di dalam masyarakat; Jakarta dinilai gagal membangun Papua karena Otonomi Khusus yang diharapkan menjadi garansi terhadap perlindungan hak-hak OAP baik secara hukum, politik , ekonomi dan budaya semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Partai politik tidak terbentuk, MRP yang mati suri, tumpang tindih MRP dengan Fraksi Otsus, identitas budaya yang dikebiri, bahkan dana Otsus yang diberikan tanpa pengawasan yang akuntabel.

Disisi lain, ada dugaan calon kuat yang bukan OAP sehingga memaksa buat Barisan Merah Putih sebagai garda pembela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) ikut mengambil bagian dan mengintervensi lembaga politik dan lembaga kultural untuk menetapkan kriteria OAP adalah lurus dari keturunan Bapa sebagaimana diutarakan Sekjen Merah Putih Yonas Nussy seperti dilansir teropongnews.com.
“Yang dimaksud dengan Orang Asli Papua yaitu, keturunan lurus Bapa orang Papua, bukan peranakan dari Papua , Cagub-Cawagub Orang Asli Papua Harga Mati, “.

Intervensi Barisan Merah Putih ini dinilai wajar karena jika kriteria OAP yang tidak ada kepastian hukum akan berdampak secara politis terhadap image masyarakat Papua yang sudah tidak percaya lagi terhadap Jakarta yang tidak konsisten melaksanakan Otsus, apalagi tuntutan Papua Merdeka semakin berdengung di kancah international.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, dalam pelaksanaan pilkada di Papua Barat yang memiliki kekhususan sangat dibutuhkan harmonisasi undang-undang agar ada kepastian hukum, didalam UU Otsus, calon gubernur dan wakilnya harus orang asli Papua, untuk itu dirinya telah mendesak MRP-PB dan DPR-PB segera memproses Perdasus calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Dirilis mediapapua.com, Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda) DPR Papua Barat, Yosias Saroy menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Tata Cara Pemillihan Kepala Daerah menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan OAP adalah mereka yang bapaknya adalah orang asli Papua ( patrilineal ) sementara yang hanya mamanya orang asli Papua (matrilineal), tidak masuk dalam kriteria sebagai OAP.

Namun demikian, lembaga kultural yang berhak memutuskan kriteria OAP adalah Majelis Rakyat Papua ( MRP ), walau telah merancang, DPRP menyerahkan sepenuhnya kepada MRP “Kriteria lebih rinci soal orang asli Papua akan diserahkan ke Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Mereka ini yang akan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap definisi orang asli Papua,” kata Saroy.

Konsistensi dan Kewibawaan Lembaga Negara

Tahapan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sudah semakin dekat, kriteria OAP yang diakomodir dalam Perdasus oleh MRP PB sudah harus segera rampung sebagai syarat mutlak diluar dukungan partai politik, namun kini justru akan memunculkan masalah baru yakni kewenangan serta kewibawaan lembaga yang memutuskan dan upaya kandidat yang sudah memiliki partai pengusung menjadi pertarungan.

Pertama, sudah bukan rahasia umum lagi, cagub maupun cawagub yang sudah berani mengiklankan diri telah melakukan lobi-lobi partai dan saling mengkalim telah diusung partai-partai yang memiliki fraksi atau gabungan partai di DPRD Papua Barat. Jika Sudah banyak dana yang dikeluarkan untuk memperkenalkan diri dan melobi partai, dan harus tersangkut dengan kriteria OAP ? siapa yang harus bertanggung jawab mengembalikan nama baik dan biaya yang sudah dikeluarkan ? ini masalah serius karena akan berdampak masa basis pendukung.

Kedua, ketika MRP PB memutuskan kriteria OAP mengacu pada undang-undang Otsus pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf t, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan berdasarkan tekanan publik dimana OAP adalah dari garis patrilineal maka keputusan itu bersifat final dan mengikat terhadap semua aspek yang berkaitan dengan hak politik OAP.

Tapi apakah MRP PB, DPR PB dan Fraksi Otsusnya sudah melihat kedalam diri mereka sendiri yang sudah melanggar aturan dimana salah seorang anggota Fraksi Otsus yang diloloskan atas nama Abraham Goram dari Dobo Maluku bukan OAP ?

Jika salah satu Cagub atau Cawagub bukan berasal dari keturunan laki-laki ( Patrilineal ) namun berasal dari keturunan perempuan ( Matrilineal ) harus tetap gugur dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi ? maka dengan demikian, aturan itu juga harus berlaku untuk proses rekrutment anggota Fraksi Otsus atas nama Abraham Goram, karena Fraksi Otsus, MRP dan Perdasus sangat melekat, Perdasus adalah produk MRP PB dan DPR PB yang didalamnya ada Fraksi Otsus sehingga menjadi mutlak harus dipatuhi.

Konsistensi Harus Dikedepankan Tanpa Tebang Pilih.

Penetapan OAP melalui Perdasus wajib hukumnya dilaksanakan oleh KPUD dan PANWAS Papua Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka sebaliknya, bukan hanya MRP, DPR PB dan Kesbangpol saja yang bertanggung jawab, namun KPUD Papua Barat juga.

Badan Eksekutif Mahasiswa Sorong Raya (BEMNUS, melalui coordinator wilayah Josep Titirlolobi menegaskan, agar MRP, KPU, partai politik dan DPRD Papua Barat supaya mengawal proses Pilgub dengan dengan meneliti berkas kandidat-kandidat yang maju secara baik, “Mengingat sudah menjadi harga mati calon gubenur dan calon wakil gubenur papua barat harus Orang Asli Papua (OAP). Ini sudah sesuai dengan perintah UU Otsus 21/2001.”

Sekretaris Jendral Barisan merah putih Yonas Alfons Nussy juga mewarning Majelis Rakyat Papua supaya mempertmbangkan keaslian OAP dengan baik agar tidak mencedarai harga diri orang papua didalam negara kesatuan republik indonesia.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB), Anike TH.Sabami mengatakan “Soal definisi orang asli Papua adalah kewenangan MRP. Tentunya tidak keluar dari draf Perdasus yang sudah ada, Saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti sehingga saya optimis peraturan ini bisa dilaksanakan pada Pilkada tahun ini,” katanya.

Fraksi Otsus Yang Kebablasan

DPP Barisan Merah Putih sebelum menggelar konperensi pers bersama Fraksi Otsus, telah bertemu untuk menyerahkan aspirasi OAP kepada Fraksi tersebut, namun pada sisi lain, Fraksi Otsus justru menuai kritikan dianggap kontroversial karena sebagaimana dikatakan Saroi, yang berhak memutuskan OAP adalah lembaga kultural MRP PB.

Fraksi Otsus sendiri mendapat banyak kritikan karena tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana anggota DPRD Papua Barat lainnya dalam undang-undang Pemilu, kemudian menjelang Pilgub mau terlibat di dalam mengusung dan menetapkan Cagub dan Cawagub Papua Barat, selama ini apa yang dikerjakan, terutama menyangkut partai politik local, apalagi dalam kriteria OAP jelas-jelas Fraksi ini sudah melanggar kriteria OAP yang diinginkan oleh seluruh OAP dalam menempatkan Abraham Goram yang adalah putera Maluku asal Dobo sebagai anggota Fraksi.

Wacana pembukaan pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat menuju Pilkada 2017 oleh Fraksi Otsus DPR Papua Barat, menuai kritikan dari Ketua Pemuda Khatolik Provinsi Papua Barat, Thomas Jeferson Baru. “ Fraksi Otsus tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik. “Pakta integritas yang ditandatangani sudah jelas melarang berpolitik,” katanya, Selasa (26/4).

Menurut Thomas, “Ada apa sampai Ketua Fraksi Otsus, Yan Anthon Yoteni bicara soal politik Pilkada, berkerjalah dengan baik untuk masyarakat, jangan bicara kepentingan tertentu,” “Banyak persoalan yang terjadi terkait Otsus. Harusnya, Fraksi Otsus mendorong kepentingan dan hak-hak orang asli Papua dan bangun kerja sama dan koordinasi dengan MRP PB”.
Fraksi Otsus dinilai sebaiknya melakukan evaluasi internal sebelum melangkah jauh mengambil alih peran dan wewenang MRP PB untuk menetapkan OAP, dan bersedia melakukan restrukturisasi keanggotaan agar fraksi ini mendapat kepercayaan public dan tidak mencederai semangat Otsus sebagai perekat persatuan sebagaimana diharapkan secara tersirat dalam pernyataan Barisan Merah Putih melalui Sekjen Yonas Nussy.

Konsekuensi Politik dan Hukum

Jika Perdasus telah disahkan, sebelum diterapkan, sebaiknya ada ketegasan yang didahului dengan menata kembali keanggotaan fraksi Otsus yang bukan OAP sebelum diberlakukan kepada Cagub-Cawagub agar ada wibawa hukum, jika tidak, seluruh energy yang telah dikeluarkan untuk menetapkan kriteria OAP bagaikan buang garam ke laut alias menjadi sia-sia.

Kredibilitas lembaga-lembaga Negara di propinsi Papua Barat akan semakin kehilangan wibawanya karena tidak melaksanakan menjadi lembaga negara yang melindungi OAP karena karena antara ucapan, tulisan dan tindakan sangat bertentangan ( bicara lain, tulis lain, bikin lain, lapor lain ), tidak ada kemajuan, rakyat dibawa mundur pada generasi manusia kelima sementara peradaban SDM dunia sudah masuk pada level ketujuh dimana antara pikiran,ucapan dan tindakan harus sejalan. Intinya tidak ada kepercayaan lagi.

, Jika kriteria OAP masih belum dapat diputuskan dan secara konsisten dilaksanakan, maka hal ini akan berdampak pada kekacauan. Menurut Ketua KPUD Papua Barat Amos Atkana, jika tahapan pilkada sudah harus jalan sementara belum ada Perdasus akan menimbulkan persoalan, jangan sampai dipolitisir dan timbul kekacauan. John Dimara anggota (Bapperda) DPR Papua Barat menilai Perdasus OAP ini juga bisa mempengaruhi jadwal Pilkada dan konsekuensinya adalah jadwal siding DPRD PB yang harus dikorbankan.

Persoalan OAP bukan hanya persoalan politik kultural tetapi sudah menjadi masalah hukum dan, seluruh masyarakat Papua Barat sedang menonton sandiwara OAP yang dimainkan oleh lembaga-lembaga negara baik DPR PB, MRP PB, Kesbangpol, KPUD dan lembaga terkait lainnya. Jika ada keputusan yang keliru dan dinilai berpihak pada kepentingan tertentu dengan mengabaikan supremasi hukum maka wibawa lembaga-lembaga tersebut semakin tidak dipercaya rakyat dan semakin mengkristalkan pemikiran OAP bahwa Jakarta dan Otsus Gagal dan tentu saja akan menjadi konsumsi international. ( JO )

sumber :

http://www.teropongnews.com/…/cagub-cawagub-orang-asli-pap…/

http://mediapapua.com/…/…/4/1477/mrpb-usulkan-raperdasus-oap

http://mediapapua.com/…/fraksi-otsus-usung-calon-gubernur-d…

http://kabarpapua.co/calon-gubernur-dan-wakilnya-di-papua-…/

http://www.cahayapapua.com/12160-2/

http://www.cahayapapua.com/garis-keturunan-ibu-tak-diakui-…/

http://mediapapua.com/…/warinussy-ada-2-kriteria-oap-sesuai…

Foto Joe Stefano.
Iklan

Penulis: Bennyw10

I am a man who likes adventure and independence, wants to share information and the internet business

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s