ALIFURUALIFURU DALAM SEJARAH

ALIFURU DALAM SEJARAH
Sejarah merupakan peristiwa masa sebelum saat sejarah itu ditulis dan adalah kumpulan catatan perjalanan masa tentang sesuatu, sesorang, suatu kaum atau suku-bangsa. Intinya masa lalu yang diingat, diketahui kemudian diceritakan...

Sejarah merupakan peristiwa masa sebelum saat sejarah itu ditulis dan adalah kumpulan catatan perjalanan masa tentang sesuatu, sesorang, suatu kaum atau suku-bangsa. Intinya masa lalu yang diingat, diketahui kemudian diceritakan kembali melalui tutur-cerita lisan atau pun tulisan. Ketika bercerita atau menulis, sesorang cenderung terbawa emosi larut bertutur bisa secara jujur, tapi mungkin juga berbohong atau asal dan mungkin membias karena sudah didramatisir, sebagaimana juga dengan sejarah tentang suku-bangsa Alifuru.

Pemaparan tentang sejarah suatu kejadian dikurun waktu sebelumnya terkadang mengalami distorsi atau pengaruh kepentingan baik oleh pengungkap, sumber, juga peruntukan kepentingan siapa dan untuk apa. Apalagi bila data dokumentasi acuannya tersembunyi atau tidak tersedia, menghasilkan pengungkapan sejarah yang multi tafsir dan menimbulkan keraguan. Sangat mungkin dipertanyakan kejujuran apalagi kebenarannya.

Secara teori, sejarah ditafsirkan sebagai gambaran lengkap dan detail mengenai peristiwa disuatu waktu dan ruang keberadaan manusia atau tentang sesuatu selain manusia. Begitupun dalam sistem pendataan sejarah dikenal dua jenis data. “Pertama, data tentang rekaman peristiwa di dalam suatu masa, yang memuat tindakan para aktor yang adalah elite dalam sistem sosial di masa lampau. Data ini berbentuk laporan-laporan atau arsip, dokumentasi, dan bangunan (yang lebih banyak menjadi fokus arkeologi). Kedua, hasil penafsiran suatu peristiwa sejarah, yang disusun oleh orang-orang lain di masa kemudian, sebagai suatu bentuk tela’ah kritis terhadap jenis data pertama. Data jenis kedua ini pun terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran ‘komunitas penulis sejarah’ yang cenderung bertendensi politis, dan penafsiran kritikus yang melihat adanya sisi-sisi tertentu yang terabaikan, atau adanya ketimpangan didalam rangkaian sejarah itu, dsb – dipertanyakan mengapa tindakan orang-orang lokal tidak terekam sebagai event yang penting dalam sejarah. Bahwa manusia adalah produk dari sejarah itu sendiri, dan memiliki eksistensi historis, artinya memiliki relasi setara antara dirinya dengan orang lain di tengah lingkungan keberadaannya itu (zitz im leben). Idealnya bahwa penceritaan sejarah harus memandang setiap pelaku sejarah sebagai orang-orang yang sejajar, memiliki peran yang sama-sama penting dalam bingkai sejarah”

( Elifas Tomix Maspaitella, Jejak Cina di Maluku. Blog, diposkan Julia Soplanit dan edit oleh Penulis)

Suku-bangsa Alifuru diakui keberadaannya sebagai penduduk asli kepulauan Maluku dengan pemukiman awal berpusat di pulau Seram, pulau terbesar di antara hampir seribu buah pulau dalam gugus kepulauan Maluku. Menurut beberapa Antropolog, a.l.; A.H. Keano, pulau Seram dari dahulu telah didiami oleh suatu suku bangsa yaitu bangsa “Aliforos”. Bangsa ini berasal dari campuran antara Kaukus Mmongol dan bangsa Papua. Oleh Antropolog F.J.P. Sache dan dr O.D. Tauern mereka berpendapat bahwa suku Alifuros Alune (ada juga Wemale ; Bloger) yang mendiami bagian barat pulau Seram, berasal dari bagian utara yaitu kemungkinan berasal dari Sulawesi bagian utara atau Halmahera, sebab di pulau Halmahera juga terdapat suku Aliforos.

Pencapaian hasil penelitian para Antropolog tersebut patut di hargai, tapi dipertanyakan untuk bagian tengah dan timur pulau Seram, karena hanya berpusat di bagian barat. Sehingga terkesan terbaca miring bila melihat titik-titik penyebaran kumunitas suku-bangsa Alifuru khususnya di pulau Seram, yang disebut dengan Nusa Ina. Belum lagi bila acuannya berdasarkan sejarah-tutur atau pengumpulan data dan informasi hanya secara lisan dari masyarakat suku-bangsa Alifuru yang menjadi objek penelitian yang berpusat di wilayah barat pulau. Dapat diterima agar kita dapat meyakini kebenaran sejarah yang di tulis. bila ada bukti nyata melalui penemuan data lapangan berupa situs atau tanda di alam misalnya perkakas/alat perlengkapan untuk berkebun, berburu, menangkap ikan, maupun tulisan atau mungkin gambar di dinding batu. Bahwa kemudian hasil penelitian tersebut mewakili sejarah awal atau mula asal-muasal suku-bangsa Alifuru dari tempat bernama Nunusaku dengan tiga batang air, eti-tala-sapalewa, yang mencakup hanya seperempat dari luas pulau Seram ? Atau karena adanya data dokumenter dari bangsa Belanda yang waktu itu bisanya hanya dapat menundukan dan menguasai suku-bangsa Alifuru di Seram bagian barat dan berhasil mengacak-acak sistem tata nilai dan tata pemerintahan dan mencukur habis para Kapitan penguasa petuanan lalu diganti dengan para penguasa boneka Belanda, misal di Eti, juga Kaibobu – yang terakhir ini – politik devide et empera, hilang dari catatan Belanda, pasti.

Sangat dipertanyakan penelitian para Antropolog hanya cenderung berpusat di wilayah bagian barat pulau Seram, tidak dilakukan penelitian secarah keseluruhan pulau Seram – bagian tengah sampai timur dan kepulauan Seram Laut, bahkan lebih luas ke seluruh kepulauan di Maluku sampai di bagian Tenggara jauh, bahkan mungkin termasuk kepulauan Nusa Tenggara bagian timur. Sebagai anak suku-bangsa Alifuru kami berterimakasih kepada mereka para Antropolog, akan tetapi menyayang bahwa sejarah Alifuru yang ditulis tidak mewakili secara utuh Sejarah suku-bangsa Alifuru, yang adalah penduduk asli gugusan kepulauan yang sekarang menjadi bagian wilayah negara Indonesia yaitu Proponsi Maluku – Maluku Utara.

Selain itu menelusur sejarah awal suku-bangsa Alifuru melalui sumber penulisan yang dilakukan bangsa asing seperti China. China mungkin dianggap salah satu bangsa yang cukup tua dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan tulisan maupun tekhnologi armada pelayaran samudera. Bisa saja bangsa China yang paling awal berada di kepulauan Alifuru-Maluku. Terdapat bukti kebendaan berupa alat perlengkapan makan-minum berbahan keramik seperti piring, mangkok, kendi dan tempayan air, made in para Dinasti Kekaisaran bangsa China awal abad Masehi bahkan sebelum Masehi, banyak ditemukan di pulau Seram dikalangan keluarga Alifuru dan juga pecahan-pecahan yang sudah menjadi belingpun dapat jumpai tersebar di kawasan dusun atau hutan, pesisir pantai dan pedalaman pulau Seram. Dalam hajatan upacara adat suku, perkawanan, pada pelantikan Raja secara adat Alifuru, peralatan seperti piring – pina, keramik antiq buatan bangsa China tersebut menjadi alat wajib digunakan atau disediakan, paling tidak sebagai tatakan menyuguhkan Sirih Pinang. Hal kebiasaan yang merata disemua orang suku-bangsa Alifuru sejak dahulu dan hingga sekarungpun masih seperti itu, sayangnya sekarang ini piring keramik antiqnya sudah banyak yang lenyap.

Tentang bangsa China ditemukan keterangan bahwa pada abad ke-14 atau tahun 1421 Masehi, saat Kaisar Zhu Di berkuasa, Zhu Di telah memerintahkan armada laut China untuk melakukan ekspedisi untuk menguasai kembali alur laut pelayaran di Asia Tengah dari bangsa Arab sekaligus mengulang alur pelayaran dagang yang pernah dilakukan dan didominasi sebelumnya pada abad ke-9 di saat masa Dinasti Tang. (Menzies, Gavin, 1421 Saat China Menemukan Dunia, [terj. Tufel Najib Msyadad], Jakarta: Pusat Alvabet, September 2006). Disini tidak ada keterangan lengkap yang mengisahkan tentang keberadaan dan kehidupan sosial, kecuali kegiatan ekonomi dari para penghuni kepulauan Maluku, yang rempah-rempahnya menjadi bagian dari muatan komoditi dagang armada tersebut. Pada sumber lain yaitu Peta Rotz yang mengungkap alur pelayaran armada China menuju ke Pulau Rempah-rempah, peta yang juga digunakan pelaut Spanyol Magellan berlayar akhirnya menemukan Maluku, yaitu peta yang digambar oleh kartografer di atas armada kapal Zhou Man, hanya untuk menentukan posisi kepulauan rempah-rempah dalam alur pelayaran dari China ke benua bangsa Aborigin di selatan dan kembali ke cina.

Demikian juga sebagaimana yang dikutip oleh Menzies, dalam salah satu dokumen dari Ma Huan, hanya menceciterakan tentang cara bertransaksi yang dilakukan secara barter dengan masyarakat Alifuru setempat. Atau sama dengan Des Alwi yang menyebut bahwa hasil penelitian Universitas Brown, Amerika Serikat dengan Yayasan Warisan dan Budaya Banda Naira dan Universitas Pattimura pada 1996-1998, bahwa: kira – kira 900 sampai 1.000 tahun yang lalu kapal-kapal China sudah berdagang di Banda karena ditemukan pecahan piring-piring zaman Dinasti Ming dan juga pecahan kendi-kendi, tempayan dari tanah liat yang dibuat oleh orang Banda pada zaman Pra Islam abad ke-9. Begitu pula jauh waktu sebelumnya di masa kekuasaan dinasti Tan (618 – 907 M) telah dikenal rempah-rempah sebagai pengharum mulut, tapi tidak ada penjelasan jenis rempah-rempah apa. Bahkan masa-masa sebelum dan awal abad sesudah Masehi banyak data informasi dan cerita tentang rempah-rempah, yang diindikasikan antara lain adalah cengkih.

Era tulisan yang mencantumkan keberadaan kepulauan Maluku– bukan nama kepulauan Alifuru, dengan bermacam sebutan terhadap “nama Maluku”, sekadar mengungkap nama wilayah dalam posisi geografis yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam rempah-rempah cengkih dan pala. Bermula saat bangsa Arab, juga India-Gujarat, dengan jalan dagang yang hadir melalui jalur sutra-jalur perniagaan darat tertua di daratan benua Asia yang juga melalui China, bangsa Arab sampai di kepulauan Alifuru, kemudian menyusul bangsa Eropa yang kemudian menjadi bangsa Penjajah, tidak saja di Maluku tetapi seluruh kepulauan di Nusantara. Antara bangsa Arab dan Eropa selain misi perniagaan juga hadir dengan misi menyebarkan keyakinan terhadap Ketuhanan. Bangsa Arab dengan agama Islam dan Eropa dengan agama Kristen Khatolik dan Protestan. Kehadiran kedua bangsa ini hanya berbeda beberapa abad.

Bangsa Arab diperkirakan sudah ada antara abad ke 7-9, sebagian sejarawan mengatakan pada abad ke-13, sedangkan bangsa Eropa datang pada awal abad ke16. Sejak itulah kepentingan ekonomi dan misi agama di bumi Alifuru menjadi terdokumentasikan dalam tulisan, baik berbahasa arab, berbahasa melayu berabjad arab – arab gundul, dan berbahasa Portogis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Sedangkan keberadaan masyarakat bangsa pribumi Alifuru – tidak jelas menyebutkan istilah Alifuru, hanya semacam catatan pinggir yang diselip untuk dikatakan hampir tidak ada semasekali, yang ada hanya berupa catatan tentang para Raja-raja yang menjadi teman misi atau catatan para musuh yang menentang.
Sejarah Alifuru memang sulit dibuktikan keberadaannya secara benar melalui data dokumenter berbasis tulisan, bila dibaca seperti yang terungkap melalui beberapa kepustakaan yang diungkap kembali belakangan ini di media cetak atau online. Hampir semua informasi yang diungkap dan ditulis dapat disimpulkan semua bermula disaat kedatangan bangsa-bangsa asing, China, Arab dan Eropa. Selain itu yang hampir tidak ada adalah sumber dari keberadaan Kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing.

Beberapa catatan dan tulisan di media masa – selain dari para Antropolog, yang mengungkap sejarah suku-bangsa Alifuru, hampir semuanya sulit untuk dikatakan telah dapat mengungkap secara detail dan benar, apalagi dibilang jujur. Selain tidak didukung bukti dan data yang memang sangat sulit ditemukan, juga cenderung bias dan memuat kepentingan penulis juga penutur sumber sejarah. Apalagi sumber data seperti situs, prasasti, alat atau perabotan, apalagi dokumen tertulis tidak ditemui atau tidak diungkap samasekali dalam mengungkap jejak keberadaan awal suku-bangsa Alifuru. Kecuali tanda atau tempat di alam seperti batu, gunung, bukit dan lembah, kali, area – dusun, dan hutan yang menjadi titik mula berkisah tutur secara

lisan oleh siapapun sumber sejarahnya, belum lagi diperparah dan menjadi rancu oleh siapa saja sekarang ini yang merasa atau mengaku anak keturunan suku-bangsa Alifuru bisa bercerita dan bertutur, menurut versi atau sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Berpedoman pada ciri-ciri bentuk fisik dan adat kebiasaan kehidupan sosial yang terlihat secara kasat mata, antara lain memiliki kulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat serta profil tubuh yang lebih atletis. Maka suku-bangsa Alifuru terlihat sangat berbeda dengan suku-bangsa lain di Indonesia, kecuali seperti suku Timor di kepulaun Nusa Tenggara bagian Timur. Adapun terlihat kesamaan dengan suku-bangsa di kepulauan Samudera Pasifik seperti orang Fiji, Tonga, Tahiti, Hawai dan sekitarnya. Mungkin saja ada keterkaitan, sehingga dalam mengungkap tentang sejarah Alifuru di kepulauan Maluku mendapatkan data tambahan dari lain tempat sebagai pembenaran faktual era sejarah kehidupan suku-bangsa Alifuru yang lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Masyarakat Alifuru hingga kini masih kental pemahaman adat kebiasaan, khususnya bahasa yang hingga hari ini masih berkomunikasi dengan bahasa anak suku Alifuru di masing-masing wilayahnya, khususnya di pulau Seram. Dengan menulusur melalui perbendaharaan bahasa-bahasa, dapat saja memahami dan menafsirkan sejarah tutur yang masih terpelihara. Dimana pada suku-bangsa Alifuru, khususnya di pulau Seram – yang dikatakan sebagai awal mula dan sumber manusia Alifuru di Maluku, masih terpelihara dan memiliki kekayaan bahasa yang sangat beragam tetapi terdapat sebagian kesamaan kosa kata dan yang membedakan adalah aksen atau nada, tekanan ucap dan imbuhan pada akhiran atau awalan kata.

Namun apabila menggunakan alur penelusuran melalui bahasa, maka bukan bahasa komunikasi sehari-hari yang dijadikan rujukan penelitian tetapi yang disebut Bahasa Tana(h) = Kapatah = Talili – istilah Alifuru Tunlutih, yaitu bahasa tutur yang bukan bahasa komunikasi dan tidak dapat dipercakapkan, hanya diucapkan sepihak atau satu arah oleh satu orang. Bahasa ini “sebagian” masih hidup dan terpelihara dengan baik di mata-rumah/rumah tau-uma-tau/marga tertentu khususnya keluarga keturunan Raja, Kapitan dan Saneri Negeri.

Bahwa bahasa tana dalam penggunaannya memakai istilah-istilah dalam setiap kosa kata yang tidak umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi dipakai untuk menandai dan mengungkapkan satu peristiwa atau menandai sesuatu, baik tempat, orang, benda atau era di masa lalu. Kekayaan informasi yang termuat dalam perbendaharaan tutur bahasa tana suku-bangsa Alifuru, dapat dikatakan merupakan pencapaian luar biasa kemajuan pengetahuan melalui penciptaan bahasa tana (bahasa lisan) menggantikan bahasa tulis, sebagaimana bangsa lain.

Hal tersebut di atas, menunjukan bahwa titik fokus penulusuran sejarah suku-bangsa Alifuru intinya bersumber dari sejarah tutur atau bukti dalam bahasa lisan – bahasa tana, merupakan rana tersedia adanya, selain terus mencari lagi sumber baru dan di lain tempat di luar Maluku. Agar anak-cucu Alifuru hari ini dan akan datang dapat terpenuhi pengetahuan secara baik sejarah tentang asal-usul suku-bangsanya dan lebih jauh tentu untuk mengenali jati diri, mengetahui identitas pribadi, keluarga dan posisi suku-bangsa Alifuru dalam dokumentasi perjalanan sejarah Indonesia maupun sejarah dunia.

Sejarah suku-bangsa Alifuru saat masih seperti dongeng menjelang tidur, cenderung tergerus zaman dan bisa saja terlupakan. Hal kemudian dapat memunculkan versi sepihak dan pembenaran terhadap pengaburan sejarah yang disengaja oleh para pihak yang sejatinya bukan berasal dari garis vertikal darah keturunan suku-bangsa Alifuru. Demikian.

Aupuluu, naa a kokukum naa a sosopam’, ayo bersama peduli Alifuru.
Penulis : M. Thaha Pattiiha /(Lele’e Iha-Tehuayo )

di kutip dari halaman blog
👉 Alifuru Lembah Maliamato.

Iklan

POHON SAGU ORANG PAPUA DI TEBANG LAGI, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BUAT PERATURAN UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

POHON SAGU ORANG PAPUA DI TEBANG LAGI, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BUAT PERATURAN UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.
Dusun Akote merupakan daerah berhutan yang terdapat pohon sagu, kayu putih dan kayu kuning, serta berbagai kekayan bagi kebutuhan hidup masyarakat adat di distrik weriagar kabupaten teluk bintuni
Penebangan pohon sagu oleh perusahan di dusun Akote di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni. Foto : Abdullah

Dusun Akote merupakan daerah berhutan yang terdapat pohon sagu, kayu putih dan kayu kuning, serta berbagai kekayaan bagi kebutuhan hidup masyarakat adat di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, diketahui telah tebang oleh perusahan tanpa sepengetahuan masyarakat adat setempat. Hal tersebut di sampaikan oleh Arnold Hindom yang merupakan anak adat marga Hindom dan juga Tokoh Lembaga masyarakat adat Distrik Weriagar.  Diketahui penebagan terjadi diatas wilayah masyarakat adat dengan luasan kurang lebih sekitar 10.000 meter persegi.  Penebangan dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan sampai saat ini belum ada kejelasan hak dari pihak perusahan seismic PT BGP.

Negosiasi oleh perusahan baru dilakukan pertemuan pertama pada 1 Juni 2016 di kantor Distrik Weriagar  yang dihadiri oleh Kapolsek Weriagar, Ketua BP3LMAS, Kepala Distrik Weriagar dan masyarakat adat. Ada beberapa point yg dibicarakan di antaranya masyarakat kecewa karena perusahan seismic PT Berau Geospasial Petroleum (BGP) masuk penebangan tanpa pemberitahuan pihak pemerintah distrik, kepala kampung dan juga masyarakat adat; kedua luasan penebangan di Dusun Akote yang telah dilakukan oleh perusahan harus ada sangsi adat; dan ketiga masyarakat sangat kecewa karena Penebangan terhadap pohon sagu besar produktif siap diolah sebanyak 153 pohon, sagu rumpun atau sedang sebanyak 168 pohon, kayu putih 121 pohon dan kayu kuning 10 pohon.  Dimana nilai denda yaitu sagu produktif 1 pohon dikenakan 1 juta sesuai dengan hasil ketika diolah, sagu rumpun atau sedang dikenakan 500 ribu per rumpun, kayu putih 1 pohon 500 ribu n kayu kuning dikenakan 15 juta perpohon.  Dari perincian denda tersebut cukup besar sehingga pihak perusahan menawarkan pengurangan, hingga akhirnya turun menjadi 500 juta.

Namun pertemuan kedua pada 14 Juli 2016 di balai Kampung Weriagar Utara pihak perusahan menawarkan dengan nilai pembayaran 175 juta saja, namun masyarakat adat tidak  terima tawaran dari perusahan seismic tersebut.  Akibatnya masyarakat menahan salah satu speed boat perusahan dengan syarat perusahan membayar hak adat baru dikembalikan speed boat tersebut.  Untuk sementara Speed boat tersebut saat ini masih diamankan salah satu tua marga.

Abdulah Hindom selaku Koordinator Program LSM Paradisea wilayah Teluk Bintuni,  meminta Bupati Teluk Bintuni, Gubernur Papua Barat serta DPRD-DPRD di seluruh Provinsi Papua Barat segera membentuk peraturan daerah yang mengakuhi dan melindungi serta memperdayakan hak-hak masyarakat adat. Lanjutnya bahwa dengan kepastian hukum positif tersebut, baru hak masyarakat adat bisa diatur dan masuk dalam rencana pembangunan dan terakomodir melalui rencana tata ruang wilayah RTRWK/P) serta  dilindungi oleh negara. Selain itu, menurut Anggota DPRD Teluk Bintuni, Benyamin Frabun dengan telah terdaftarnya agenda pembahasan di Prolegda DPRD Teluk Bintuni tentang masyarakat adat, maka dapat didorong terus guna kepastian hukum masyarakat adat bagi tujuh suku di Teluk Bintuni.

Dengan berbagi kasus yang terjadi di masyarakat adat maka,  George Dedaida selaku Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat (LMA PB), meminta segera DPRD Provinsi Papua Barat meresponnya. Hal ini terkait kelanjutan  agenda peraturan daerah khusus tentang masyarakat adat yang mana, dokumennya sudah diserakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat, untuk dipercepat. sebagai contoh hal positif  dan apresiasi disampaikan oleh Siti Usuanas dari LSM AkaPe Foudation-Fakfak ke pada Pemerintah Kabuapten Fakfak yang mulai merespon pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan hak masyarakat adat Suku Mbahammata di Kabupaten Fakfak dan juga Pemerintah Kabupaten Tambrauw.(AH)

 

Pianemo? Wow, Betapa Indahnya Bumi Papua

Pianemo? Wow, Betapa Indahnya Bumi Papua

Pianemo? Wow, Betapa Indahnya Bumi Papua

July 19 11:03 2016 Cetak artikel ini

Metro Merauke – Menginjakkan kaki di Pianemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, untuk melihat pulau-pulau kecil bermunculan di tengah laut dengan pemandangan yang memesona merupakan pengalaman yang tak mungkin terlewatkan.

Kagum, takjub, bengong dengan keindahan alam Pianemo berkecamuk di kepala masing-masing peserta famtrip media dari Perancis yang diundang Kementerian Pariwisata begitu speed boat yang ditumpangi memasuki kawasan Pianemo, pertengahan tahun lalu.

Rasa kagum itu meledak tatkala Ais, nakhoda speed boat di tengah suara bising mesin speed boat berteriak, “Kita masuk Pianemo!”

Seketika para peserta famtrip yang terdiri dari media Perancis itu pada berhamburan keluar boat untuk memotret keindahan laut. Padahal, itu baru permulaan. Namun, kekaguman mengalahkan segalanya. Panas terik siang itu tak membuat mereka surut. Malah tambah asyik membidikkan kameranya.

Ternyata sudah banyak wisatawan di Pianemo siang itu. Terlihat dari jejeran speed boat yang memenuhi dermaga.

Tanpa komando, peserta famtrip langsung turun ke dermaga dan sibuk memotret para pedagang kelapa, kepiting, dan minyak kelapa di sekitar dermaga. “Pianemo merupakan ‘Wayag mini’ di Papua. Soalnya kalau ke Wayag perlu waktu 3-4 jam dari Waisai (ibu kota Kabupaten Raja Ampat). Melihat Pianemo, wisatawan merasa puas,” kata Husna, Kasi Promosi Dinas Pariwisata Raja Ampat kepada KompasTravel.

Ucapan Husna terbukti di Pianemo. Anak tangga langsung dinaiki. Langkah demi langkah menuju puncak bukit. Bagi wisatawan usia muda, menaiki sebanyak 320 anak tangga jelas bukan masalah. Namun, bagi wisatawan yang sudah berumur, suara ngos-ngosan mulai terdengar.

Di tengah perjalanan memang ada tempat beristirahat, mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. “Memang umur tak bisa dibohongi,” kata M Timmi Timothy Setia, Service Socio-Culturel KBRI Paris yang ikut dalam rombongan famtrip, sambil menaiki satu demi satu anak tangga.

Timmi yang sudah puluhan tahun tinggal di Perancis itu pun terlihat semangat menaiki tangga.

Demikian pula Made Wira Adikusuma, Kasubbid Perjalanan Minat Khusus dan Konvensi Asdep Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata. Made Wira berupaya menyembunyikan rasa capeknya menaiki anak tangga itu. “Ayo, Pak,” katanya memberi semangat kepada KompasTravel.

Mereka yang sudah naik ke atas dan dalam perjalanan menuruni anak tangga justru memberi motivasi agar terus berjalan. “Sudah dekat kok,” kata seorang pengunjung sambil menunjuk ke atas.

Jangan kaget kalau di tengah-tengah anak tangga menyembul batang pohon sehingga perjalanan agak sedikit terganggu. “Kami tidak boleh menebang pohon. Jadi kami biarkan,” kata Sofyan, staf pegawai Kadis Pariwisata Raja Ampat yang ikut menemani rombongan famtrip ke Pianemo.

Setelah melewati 320 anak tangga dan mencapai puncak bukit, terbayarlah rasa capek itu. Pemandangan dari atas yang begitu menakjubkan. Di bawah terlihat bukit-bukit karst menjulang tinggi, seperti kerucut-kerucut yang tiba-tiba muncul berserakan dari dalam laut.

Keindahan alam Pianemo makin membuat wisatawan terpukau oleh warna air laut yang biru dan kehijauan. Panas terik siang itu memunculkan keindahan gugusan pulau-pulau karst itu. Meski terus menyeka keringat, Alessandro, peserta famtrip, tetap fokus memotret. “Wow, betapa indahnya,” katanya berkali-kali.

Timmi juga tak henti-hentinya mengabadikan keindahan Pianemo melalui handycam-nya. “Di KBRI Paris, kami memiliki gambar seperti ini dipasang di dinding,” tuturnya sambil mengelap keringat di wajahnya.

Semua peserta famtrip sangat puas melihat keindahan Pianemo. Meski tak melihat gugusan pulau-pulau karst dalam jumlah banyak seperti di Wayag, tetapi melihat Pianemo sudah terobati.

Ketika turun tangga, giliran peserta famtrip memberi semangat kepada wisatawan yang sedang menaiki tangga. “Ayo Pak, sebentar lagi sampai,” kata Made Wira kepada wisatawan yang sedang berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga.

Keindahan Pianemo memang membuat kagum siapa pun yang melihatnya. Alam Papua memang menyimpan potensi pesona yang luar biasa untuk dinikmati pelancong dalam dan luar negeri.

Sebagai tempat wisata, sudah selayaknya Pianemo memiliki toilet karena fasilitas ini sangat diperlukan ketika wisatawan tiba di dermaga. “Ya, mestinya sudah dipikirkan untuk membuat toilet di sini. Soalnya tadi ada tamu kita menanyakan toilet ketika speed boat merapat di dermaga,” kata Made Wira.

Tanpa mengurangi keindahan Pianemo, agaknya fasilitas toilet itu perlu dipertimbangkan. Toilet memang ada, tetapi tersedia di homestay dan memerlukan speed boat untuk menuju pulau tersebut.

Begitulah, pesona Pianemo mampu “menyihir” wisatawan untuk betah berlama-lama di sana, tak peduli panas terik dan keinginan untuk buang air kecil. (travel.kompas.com)

Herman Wainggai, Pejuang HAM Papua, Masuk Nominasi Nobel

Herman Wainggai, Pejuang HAM Papua, Masuk Nominasi Nobel

Senin, 18 Juli 2016 | 11:56 WIB

Herman Wainggai, Pejuang HAM Papua, Masuk Nominasi Nobel  

Herman Wainggai. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta – Pria kelahiran Jayapura, Papua, Herman Wainggai, masuk nominasi Nobel Peace Prize 2016 yang diajukan George Mason University (GMU), Amerika Serikat. Herman diusulkan menerima Nobel dengan alasan bentuk pengakuan dunia atas komitmennya memperjuangkan hak masyarakat Papua Barat tanpa kekerasan.

Selama 20 tahun terakhir, Herman telah mengabdikan diri untuk membebaskan masyarakat Papua Barat dari pemerintah Indonesia. Kini ia menjadi pemimpin hak asasi manusia (HAM) terkemuka di dunia internasional.

Adapun masa mudanya dihabiskan untuk mempromosikan kepada masyarakat internasional ihwal metode atau prinsip yang dapat digunakan demi memperjuangkan hak manusia tanpa kekerasan. Salah satunya menyelesaikan konflik dengan kasih dan berpegang teguh pada kebenaran. Metode inilah yang membangun Gerakan Hak Sipil di Amerika dan membebaskan India dari penjajahan Inggris.

Seperti diberitakan West Papua Action Network pada 2002, Herman dituduh melakukan subversi yang membawanya ke penjara selama dua tahun. Kejahatan yang dilakukannya adalah mengorganisasi aksi protes damai untuk melawan Indonesia.

Sejak bekerja di Washington, DC, pada 2010, Herman meminta dukungan organisasi multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggota Kongres Amerika, komunitas HAM, dan universitas untuk menyebarkan kesadaran dan pemahaman atas penderitaan yang dialami masyarakat Papua Barat.

Tahun ini, penyelenggara Nobel Peace Prize menyeleksi 376 nomine yang terdiri atas 228 individu dan 148 organisasi. Nomine yang terpilih meraih Nobel Perdamaian tersebut akan diumumkan pada 7 Oktober 2016. Sebelumnya, pada 6-8 Juni 2016, terselenggara Nobel Peace Prize Forum di Minneapolis.

WPAN | THE GUARDIAN | LANI DIANA | MR

Siapa Sebenarnya Yang Mau Dijegal Dengan Kriteria OAP Pada Pilgub Papua Barat ?

Siapa Sebenarnya Yang Mau Dijegal Dengan Kriteria OAP Pada Pilgub Papua Barat ?

Demi Menjaga Wibawa Dan Kepercayaan Rakyat Sebaiknya Lembaga Berwenang Instropeksi Diri Sebelum Membuat Keputusan

Tensi politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2016-2022 kini semakin memanas terkait isu Orang Asli Papua ( OAP ). Isu OAP setidaknya akan berdampak terhadap dua hal yakni, gugurnya pasangan Calon yang terkena kriteria OAP dan lembaga-lembaga negara pengambilan keputusan yang akan dinilai tidak berwibawa secara hukum maupun politik.

Tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2020 belum terlaksana dan belum ada calon pasti yang ditetapkan KPUD Propinsi Papua Barat namun, isu OAP semakin gencar disuarakan oleh berbagai kalangan baik lembaga Negara maupun para praktisi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi.

Jika dilihat dari marga atau fam, semuanya adalah anak-anak asli Papua, sebut saja Markus Wanma, Stevanus Malak, Dominggus Mandacan, Baltazar Kambuaya, Jonathan Rumainum, Hermus Indouw, Felix Wanggai, Irene Manibui dan M.R.Kambu, semua calon ini menggunakan marga atau fam Papua, demikian juga para wakilnya yang juga Orang Papua yang hampir sebagian besar berasal dari Fak-Fak dan Kaimana. Jika keseluruhan dari mereka adalah OAP, kenapa semua lembaga berwenang, ormas, mahasiswa, praktisi hukum dan lain-lain menyibukkan diri menghabiskan energy membahas hal ini, tentu ada sebabnya.

Muncul banyak praduga yang berkembang di dalam masyarakat; Jakarta dinilai gagal membangun Papua karena Otonomi Khusus yang diharapkan menjadi garansi terhadap perlindungan hak-hak OAP baik secara hukum, politik , ekonomi dan budaya semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Partai politik tidak terbentuk, MRP yang mati suri, tumpang tindih MRP dengan Fraksi Otsus, identitas budaya yang dikebiri, bahkan dana Otsus yang diberikan tanpa pengawasan yang akuntabel.

Disisi lain, ada dugaan calon kuat yang bukan OAP sehingga memaksa buat Barisan Merah Putih sebagai garda pembela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) ikut mengambil bagian dan mengintervensi lembaga politik dan lembaga kultural untuk menetapkan kriteria OAP adalah lurus dari keturunan Bapa sebagaimana diutarakan Sekjen Merah Putih Yonas Nussy seperti dilansir teropongnews.com.
“Yang dimaksud dengan Orang Asli Papua yaitu, keturunan lurus Bapa orang Papua, bukan peranakan dari Papua , Cagub-Cawagub Orang Asli Papua Harga Mati, “.

Intervensi Barisan Merah Putih ini dinilai wajar karena jika kriteria OAP yang tidak ada kepastian hukum akan berdampak secara politis terhadap image masyarakat Papua yang sudah tidak percaya lagi terhadap Jakarta yang tidak konsisten melaksanakan Otsus, apalagi tuntutan Papua Merdeka semakin berdengung di kancah international.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, dalam pelaksanaan pilkada di Papua Barat yang memiliki kekhususan sangat dibutuhkan harmonisasi undang-undang agar ada kepastian hukum, didalam UU Otsus, calon gubernur dan wakilnya harus orang asli Papua, untuk itu dirinya telah mendesak MRP-PB dan DPR-PB segera memproses Perdasus calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Dirilis mediapapua.com, Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda) DPR Papua Barat, Yosias Saroy menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Tata Cara Pemillihan Kepala Daerah menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan OAP adalah mereka yang bapaknya adalah orang asli Papua ( patrilineal ) sementara yang hanya mamanya orang asli Papua (matrilineal), tidak masuk dalam kriteria sebagai OAP.

Namun demikian, lembaga kultural yang berhak memutuskan kriteria OAP adalah Majelis Rakyat Papua ( MRP ), walau telah merancang, DPRP menyerahkan sepenuhnya kepada MRP “Kriteria lebih rinci soal orang asli Papua akan diserahkan ke Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Mereka ini yang akan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap definisi orang asli Papua,” kata Saroy.

Konsistensi dan Kewibawaan Lembaga Negara

Tahapan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sudah semakin dekat, kriteria OAP yang diakomodir dalam Perdasus oleh MRP PB sudah harus segera rampung sebagai syarat mutlak diluar dukungan partai politik, namun kini justru akan memunculkan masalah baru yakni kewenangan serta kewibawaan lembaga yang memutuskan dan upaya kandidat yang sudah memiliki partai pengusung menjadi pertarungan.

Pertama, sudah bukan rahasia umum lagi, cagub maupun cawagub yang sudah berani mengiklankan diri telah melakukan lobi-lobi partai dan saling mengkalim telah diusung partai-partai yang memiliki fraksi atau gabungan partai di DPRD Papua Barat. Jika Sudah banyak dana yang dikeluarkan untuk memperkenalkan diri dan melobi partai, dan harus tersangkut dengan kriteria OAP ? siapa yang harus bertanggung jawab mengembalikan nama baik dan biaya yang sudah dikeluarkan ? ini masalah serius karena akan berdampak masa basis pendukung.

Kedua, ketika MRP PB memutuskan kriteria OAP mengacu pada undang-undang Otsus pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf t, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan berdasarkan tekanan publik dimana OAP adalah dari garis patrilineal maka keputusan itu bersifat final dan mengikat terhadap semua aspek yang berkaitan dengan hak politik OAP.

Tapi apakah MRP PB, DPR PB dan Fraksi Otsusnya sudah melihat kedalam diri mereka sendiri yang sudah melanggar aturan dimana salah seorang anggota Fraksi Otsus yang diloloskan atas nama Abraham Goram dari Dobo Maluku bukan OAP ?

Jika salah satu Cagub atau Cawagub bukan berasal dari keturunan laki-laki ( Patrilineal ) namun berasal dari keturunan perempuan ( Matrilineal ) harus tetap gugur dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi ? maka dengan demikian, aturan itu juga harus berlaku untuk proses rekrutment anggota Fraksi Otsus atas nama Abraham Goram, karena Fraksi Otsus, MRP dan Perdasus sangat melekat, Perdasus adalah produk MRP PB dan DPR PB yang didalamnya ada Fraksi Otsus sehingga menjadi mutlak harus dipatuhi.

Konsistensi Harus Dikedepankan Tanpa Tebang Pilih.

Penetapan OAP melalui Perdasus wajib hukumnya dilaksanakan oleh KPUD dan PANWAS Papua Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka sebaliknya, bukan hanya MRP, DPR PB dan Kesbangpol saja yang bertanggung jawab, namun KPUD Papua Barat juga.

Badan Eksekutif Mahasiswa Sorong Raya (BEMNUS, melalui coordinator wilayah Josep Titirlolobi menegaskan, agar MRP, KPU, partai politik dan DPRD Papua Barat supaya mengawal proses Pilgub dengan dengan meneliti berkas kandidat-kandidat yang maju secara baik, “Mengingat sudah menjadi harga mati calon gubenur dan calon wakil gubenur papua barat harus Orang Asli Papua (OAP). Ini sudah sesuai dengan perintah UU Otsus 21/2001.”

Sekretaris Jendral Barisan merah putih Yonas Alfons Nussy juga mewarning Majelis Rakyat Papua supaya mempertmbangkan keaslian OAP dengan baik agar tidak mencedarai harga diri orang papua didalam negara kesatuan republik indonesia.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB), Anike TH.Sabami mengatakan “Soal definisi orang asli Papua adalah kewenangan MRP. Tentunya tidak keluar dari draf Perdasus yang sudah ada, Saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti sehingga saya optimis peraturan ini bisa dilaksanakan pada Pilkada tahun ini,” katanya.

Fraksi Otsus Yang Kebablasan

DPP Barisan Merah Putih sebelum menggelar konperensi pers bersama Fraksi Otsus, telah bertemu untuk menyerahkan aspirasi OAP kepada Fraksi tersebut, namun pada sisi lain, Fraksi Otsus justru menuai kritikan dianggap kontroversial karena sebagaimana dikatakan Saroi, yang berhak memutuskan OAP adalah lembaga kultural MRP PB.

Fraksi Otsus sendiri mendapat banyak kritikan karena tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana anggota DPRD Papua Barat lainnya dalam undang-undang Pemilu, kemudian menjelang Pilgub mau terlibat di dalam mengusung dan menetapkan Cagub dan Cawagub Papua Barat, selama ini apa yang dikerjakan, terutama menyangkut partai politik local, apalagi dalam kriteria OAP jelas-jelas Fraksi ini sudah melanggar kriteria OAP yang diinginkan oleh seluruh OAP dalam menempatkan Abraham Goram yang adalah putera Maluku asal Dobo sebagai anggota Fraksi.

Wacana pembukaan pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat menuju Pilkada 2017 oleh Fraksi Otsus DPR Papua Barat, menuai kritikan dari Ketua Pemuda Khatolik Provinsi Papua Barat, Thomas Jeferson Baru. “ Fraksi Otsus tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik. “Pakta integritas yang ditandatangani sudah jelas melarang berpolitik,” katanya, Selasa (26/4).

Menurut Thomas, “Ada apa sampai Ketua Fraksi Otsus, Yan Anthon Yoteni bicara soal politik Pilkada, berkerjalah dengan baik untuk masyarakat, jangan bicara kepentingan tertentu,” “Banyak persoalan yang terjadi terkait Otsus. Harusnya, Fraksi Otsus mendorong kepentingan dan hak-hak orang asli Papua dan bangun kerja sama dan koordinasi dengan MRP PB”.
Fraksi Otsus dinilai sebaiknya melakukan evaluasi internal sebelum melangkah jauh mengambil alih peran dan wewenang MRP PB untuk menetapkan OAP, dan bersedia melakukan restrukturisasi keanggotaan agar fraksi ini mendapat kepercayaan public dan tidak mencederai semangat Otsus sebagai perekat persatuan sebagaimana diharapkan secara tersirat dalam pernyataan Barisan Merah Putih melalui Sekjen Yonas Nussy.

Konsekuensi Politik dan Hukum

Jika Perdasus telah disahkan, sebelum diterapkan, sebaiknya ada ketegasan yang didahului dengan menata kembali keanggotaan fraksi Otsus yang bukan OAP sebelum diberlakukan kepada Cagub-Cawagub agar ada wibawa hukum, jika tidak, seluruh energy yang telah dikeluarkan untuk menetapkan kriteria OAP bagaikan buang garam ke laut alias menjadi sia-sia.

Kredibilitas lembaga-lembaga Negara di propinsi Papua Barat akan semakin kehilangan wibawanya karena tidak melaksanakan menjadi lembaga negara yang melindungi OAP karena karena antara ucapan, tulisan dan tindakan sangat bertentangan ( bicara lain, tulis lain, bikin lain, lapor lain ), tidak ada kemajuan, rakyat dibawa mundur pada generasi manusia kelima sementara peradaban SDM dunia sudah masuk pada level ketujuh dimana antara pikiran,ucapan dan tindakan harus sejalan. Intinya tidak ada kepercayaan lagi.

, Jika kriteria OAP masih belum dapat diputuskan dan secara konsisten dilaksanakan, maka hal ini akan berdampak pada kekacauan. Menurut Ketua KPUD Papua Barat Amos Atkana, jika tahapan pilkada sudah harus jalan sementara belum ada Perdasus akan menimbulkan persoalan, jangan sampai dipolitisir dan timbul kekacauan. John Dimara anggota (Bapperda) DPR Papua Barat menilai Perdasus OAP ini juga bisa mempengaruhi jadwal Pilkada dan konsekuensinya adalah jadwal siding DPRD PB yang harus dikorbankan.

Persoalan OAP bukan hanya persoalan politik kultural tetapi sudah menjadi masalah hukum dan, seluruh masyarakat Papua Barat sedang menonton sandiwara OAP yang dimainkan oleh lembaga-lembaga negara baik DPR PB, MRP PB, Kesbangpol, KPUD dan lembaga terkait lainnya. Jika ada keputusan yang keliru dan dinilai berpihak pada kepentingan tertentu dengan mengabaikan supremasi hukum maka wibawa lembaga-lembaga tersebut semakin tidak dipercaya rakyat dan semakin mengkristalkan pemikiran OAP bahwa Jakarta dan Otsus Gagal dan tentu saja akan menjadi konsumsi international. ( JO )

sumber :

http://www.teropongnews.com/…/cagub-cawagub-orang-asli-pap…/

http://mediapapua.com/…/…/4/1477/mrpb-usulkan-raperdasus-oap

http://mediapapua.com/…/fraksi-otsus-usung-calon-gubernur-d…

http://kabarpapua.co/calon-gubernur-dan-wakilnya-di-papua-…/

http://www.cahayapapua.com/12160-2/

http://www.cahayapapua.com/garis-keturunan-ibu-tak-diakui-…/

http://mediapapua.com/…/warinussy-ada-2-kriteria-oap-sesuai…

Foto Joe Stefano.

Wisata Suaka Biru Raja Ampat

Wisata Suaka Biru Raja Ampat

Kawasan hiu, pari manta, serta jenis-jenis pari lainnya merupakan puncak dari pengalaman wisata selam.
Wisata Suaka Biru Raja AmpatKarang dan kehidupan laut di Raja Ampat, Papua Barat. (Thinkstockphoto)

Sejak awal Januari 2013 lalu, Pemerintah Daerah Raja Ampat mengimplementasikan regulasi perlindungan spesies hiu di wilayah perairannya.

“Masih marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal, khususnya jenis hiu dan pari manta, sehingga pemda didukung sejumlah kemitraan masyarakat berupaya menegakkan batasan hukum demi pelestarian kawasan konservasi, suaka biru kami, yang bertujuan menunjang perkembangan wisata bahari berkesinambungan,” ujar Bupati Raja Ampat Marcus Wanma dalam sambutan pada Simposium Nasional Perlindungan Hiu di Jakarta, Selasa (19/3).

Andrew Miners, Manager Misool Eco Resort di Raja Ampat, sepakat mengenai kepentingan perlindungan hiu bagi sektor pariwisata pula.

Sebab ketika memilih destinasi penyelaman, penyelam akan menempatkan objek wisata hiu dan pari manta sebagai urutan paling atas. “Untuk para penyelam, melihat langsung hiu, pari manta, serta jenis-jenis pari lainnya merupakan puncak dari pengalaman wisata selam.”

raja ampat,wayag,papuaRaja Ampat, Papua. Keindahan alamnya terbagi atas darat dan laut. Namun, potensi bawah lautnya yang unik dan beragam jadi daya magnet yang lebih menarik bagi para petualang dalam dan luar negeri. (Arif Setiarjo/Fotokita.net)

“Survei terpisah yang dilaksanakan di Kepulauan Maldives, Bahama, Palau, dan Australia sudah menghitung nilainya. Keuntungan dari wisata selam ke kawasan dengan hiu dan lain-lain jauh melebihi potensi keuntungan dari penangkapan hiu,” papar Andrew, yang melanjutkan bahwa pendapatan pariwisata terhitung dapat mencapai sekitar Rp145 miliar per tahun.

Kepulauan Raja Ampat terletak di bagian ujung barat laut Provinsi Papua Barat, tepat di jantung Segitiga Terumbu Karang yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

Namun, “harta karun” Raja Ampat ini juga membuatnya dihantui dengan ancaman eksploitasi besar-besaran. Dengan adanya lima lokasi seluas 800-900 ribu hektare kawasan konservasi yang telah dicadangkan oleh pemerintah Raja Ampat; hiu, pari manta, serta berbagai jenis satwa yang sangat penting itu akan memperoleh suaka.

(Gloria Samantha)

Jejak Pembauran Melanesia dan Austronesia

Genetika manusia Indonesia adalah produk campuran dua atau lebih populasi moyang.

Jejak Pembauran Melanesia dan AustronesiaErik Rumfabe, asal Manokwari, Papua Barat, bersiap mementaskan tarian tradisi sukunya di Festival Budaya Melanesia. (National Geographic Indonesia/Mahandis Y. Thamrin)

Secara klasik, manusia Indonesia biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penutur Austronesia dan penutur Papua. Pengelompokan ini terutama didasarkan pada perbedaan bahasa dan kebudayaan selain ciri fisik. Namun, hasil penelitian terbaru, pembauran budaya dan genetika di antara dua penutur ini sejak perjumpaan ribuan tahun silam.

Orang Melanesia memang berbeda,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, dalam pembukaan Konferensi Internasional Melanesia, di Kupang, akhir Oktober 2015. “Kulit kami hitam, rambut keriting kriwil-kriwil,” ujarnya.

Bukan hanya ciri fisik, kebudayaan Melanesia juga khas, seperti tenun ikat, arsitektur, dan seni ukir. “Dari 22 kabupaten/kota di NTT, 11 di antaranya punya latar belakang budaya Melanesia,” katanya.

Konferensi dihadiri 200 peserta dari negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), seperti Fiji, Papua Niugini (PNG), Kepulauan Solomon, Timor Leste, Kaledonia Baru. Indonesia diwakili masyarakat lima provinsi: NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Istilah “melanesia” awalnya disematkan penjelajah Perancis, Jules Dumont d’Urville (1790-1842) tahun 1832 untuk menunjukkan populasi manusia yang mendiami ujung barat Lautan Pasifik. Secara lateral, kata ini berasal dari bahasa Yunani, Melano-nesos, ‘nusa-hitam’ atau ‘kepulauan hitam’, sehingga kerap dianggap sebagai sebuah klasifikasi yang rasial.

Jadi, Melanesia awalnya lebih mengacu pada zona geografis. Belakangan kerap dipakai menyebut populasi. Gugus kepulauan itu saat ini berimpit dengan teritori sejumlah negara, yang lalu terhimpun dalam MSG; Indonesia menjadi anggotanya sejak pertengahan 2015.

Secara sederhana, keberadaan “Melanesia” di Indonesia ada di kawasan timur. Sebagaimana disebut Alfred Russel Wallace (1823-1913), Kepulauan Nusantara dibelah batas geografis yang membedakan flora, fauna, dan manusia. “Ras Melayu mendiami hampir seluruh bagian barat kepulauan itu, sedangkan ras Papua mendiami New Guinea (Papua) dan beberapa pulau di dekatnya…,” sebut Wallace pada buku The Malay Archipelago (1869).

Selain sebutan kelompok Melayu, yang dinilai tidak tepat menggambarkan populasi manusia Indonesia di bagian barat, istilah “ras” sendiri belakangan tak dipakai lagi. Pakar genetika populasi asal Italia, Luigi Luca Cavalli-Sforza (2000), membuktikan bahwa membagi manusia dalam “ras” adalah usaha keliru. Secara biologis, hanya ada satu ras manusia modern, yaitu Homo sapiens, walaupun kemudian tiap populasi mengembangkan kebudayaan. Bahkan, ciri fisik berbeda sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda.

Gelombang kedatangan

Ahli genetika dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Sudoyo, pembicara konferensi, menolak pemisahan populasi manusia Indonesia di timur dan barat. Genetika manusia Indonesia adalah produk campuran dua atau lebih populasi moyang, walaupun presentasi genetika Austronesia lebih dominan di bagian barat Indonesia, sedangkan presentasi genetika Papua lebih tinggi di bagian timur Indonesia.

“Studi genetika di lima provinsi Indonesia yang dianggap bagian dari Melanesia menunjukkan ada pembauran genetika. Jadi, Melanesia bukan sebuah entitas gen yang tunggal, demikian juga Austronesia,” ujarnya.

Bahkan, di Papua, yang selama ini dianggap wilayah yang dihuni hanya penutur Papua, ternyata secara genetika terjadi pencampuran, terutama di kawasan pesisir. Motif genetika (haplotipe) DNA-mitokondria P dan Q dan haplotipe C-M208, C-M38, dan M-P14 dalam kromosom-Y yang jadi penanda keberadaan genetika Papua juga ditemui dalam persentase sangat tinggi di Pulau Alor. “Jadi, tipe genetik Papua tidak khas hanya di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ucap Herawati.

Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Harry Truman Simanjuntak, mengatakan, keberagaman manusia Indonesia dipengaruhi gelombang kedatangan dan jalur perjalanan yang berbeda walaupun asal- usulnya tetap satu, yaitu dari Afrika (out of Africa). “Kapan manusia modern (Homo sapiens) keluar dari Afrika memang masih kontroversi. Ada versi terjadi 100.000 tahun lalu, ada yang mengatakan 70.000 tahun lalu,” kata Truman.

Migran awal dari Afrika inilah yang lalu mencapai kawasan Indonesia sekitar 60.000 tahun silam. “Mereka nenek moyang jauh sebagian masyarakat Indonesia di kawasan timur, yang sekarang sering disebut Melanesia ini,” papar Truman.

Bukti-bukti keberadaan migrasi awal manusia modern ini bisa ditemui di banyak situs di Jawa Timur (Song Terus, Braholo, dan Song Kepek), Sulawesi Selatan (Leang Burung dan Leang Sekpao), serta di sejumlah wilayah lain Nusantara. Temuan lukisan tangan di Leang Timpuseng, Maros, berusia 40.000 tahun, dan yang tertua di dunia, juga berasosiasi dengan kelompok migran awal ini.

Di akhir Zaman Es, sekitar 12.000 tahun lalu, menurut Truman, kembali terjadi gelombang migrasi manusia ke Kepulauan Nusantara akibat perubahan iklim. “Mereka datang dari Asia daratan dan membuat diaspora ke berbagai arah, termasuk ke Nusantara,” katanya.

Kelompok yang dikenal sebagai Austromelanesia atau Austroasiatik ini lalu mengembangkan hunian goa yang sebelumnya dilakukan manusia migran pertama dan melanjutkan tradisi berburu serta meramu. Gelombang migrasi berikutnya ke Nusantara adalah kedatangan populasi Austronesia (out of Taiwan) sekitar 4.000 tahun lalu.

Pembauran

Dari penelitian genetika, seperti dijelaskan Herawati, ternyata menunjukkan ada pembauran genetika melalui kawin-mawin penutur Austronesia dan Papua ini sejak fase-fase awal perjumpaan mereka, 4.000 tahun lalu. Dengan menganalisis DNA 2.740 individu dari 12 pulau, enam dari Indonesia barat dan selebihnya dari NTT (Sumba, Flores, Lembata, Alor, Pantar, dan Timor), Tumonggor (2013) menemukan pembauran intensif antara penutur Austronesia dan penutur Papua itu.

Jejak pembauran dalam genetika ini ternyata juga bisa dilihat dalam produk kebudayaan di antara dua penutur. Truman mencontohkan tradisi menyirih dan menginang dari Austronesia yang membudaya di Papua. Sebaliknya, arsitektur rumah penutur Austronesia di Wae Rebo, Flores, menunjukkan peminjaman kebudayaan Papua.

Pembauran ini, kata ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Multamia RMT Lauder, juga terlihat dalam penggunaan bahasa. Sekalipun secara garis besar ada dua rumpun bahasa di Indonesia, yaitu Austronesia dan Papua, keduanya menunjukkan ada saling meminjam kata, terutama di Indonesia timur.

“Di kawasan ini, penutur Austronesia banyak pinjam bahasa non-Austronesia. Demikian sebaliknya. Pertukaran terutama terkait angka dan cara berhitung yang menunjukkan adanya barter dan perdagangan,” tuturnya.

Bukti-bukti genetik, kebudayaan, hingga bahasa memang menunjukkan evolusi pembauran manusia Nusantara sejak ribuan tahun lalu, dan kian intensif sejak pembentukan Indonesia sebagai negara berdaulat tahun 1945. Jejak pembauran ini mestinya jadi bekal penting pembangunan ekonomi-politik Indonesia yang lebih adil dan merata, dari Aceh hingga Papua.

(Ahmad Arif/Harian Kompas)