Papua: Saatnya Dialog Setara RI-ULMWP

Papua: Saatnya Dialog Setara RI-ULMWP

Pendeta Socratez Sofyan Yoman (Foto: dok pribadi)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Rakyat Papua, para pemimpin agama, gereja-gereja, para akademisi,  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), politisi, pekerja kemanusiaan, bahkan beberapa pemerintah negara sahabat menyampaikan tawaran kepada pemerintah Indonesia  supaya mengadakan dialog damai dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mengakhiri konflik politik yang berkepanjangan antar rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi penawaran ini, pemerintah merasa kesulitan mengakomodasi rakyat Papua untuk berdialog karena banyak kelompok antara rakyat Papua yang berjuang untuk tujuan politik.

Untuk memudahkan pemerintah Indonesia  berdialog yang setara dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), rakyat Papua dengan cerdas dan inovatif membentuk satu payung politik perjuangan formal yang dinamakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).   Wadah politik rakyat dan bangsa Papua ini dikonsolidasikan dan dibentuk resmi pada tahun 2014 di Vanuatu.  ULMWP yang mengakomodasikan seluruh kelompok perjuangan dan kepentingan perjuangan rakyat Papua ini disambut luas oleh seluruh rakyat Papua.  Persatuan dari seluruh kelompok perjuangan merupakan pergumulan doa seluruh rakyat Papua.  Rakyat dan bangsa Papua sekarang dengan sepenuh hati mendukung ULMWP walaupun pemerintah Indonesia tidak mengakui keberadaan ULMWP.

Orang-orang yang menakhodai ULMWP juga sangat representatif dari seluruh rakyat Papua dari Sorong-Merauke.  Octovianus Mote sebagai Sekretaris Jenderal, Benny Wenda sebagai Spokeperson, Leoni Tanggahma (anggota mewakili) perempuan, Rex Rumakiek (anggota) dan Jakob Rumbiak (anggota).

Pemerintah Indonesia bereaksi keras  bahwa lima orang  ini bukan perwakilan rakyat dan bangsa Papua tetapi hanya kumpulan kelompok kecil yang berdiaspora di luar negeri. Walaupun demikian, rakyat dan bangsa Papua menerima dan percaya penuh bahwa lima orang itu sudah merupakan perwakilan resmi rakyat dan bangsa Papua.

Dasar yang dipegang rakyat Papua adalah lima orang itu dipilih resmi dalam Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium, Jayapura.  Konferensi ini dibuka dan sekaligus menjadi KeyNote Speaker  adalah Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM pada masa pemerintahan Hj. Bambang Susilo Yudoyono.  Para pembicara yang hadir dalam konferensi itu juga mewakili pemerintah, aparat keamanan, dan juga para pemimpin agama.  Gebernur Papua, Pangdam VXII Cenderawasih, Kapolda Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, Dr. Tonny Wanggai dan saya (Socratez Yoman) sebagai pembicara dalam konferensi itu.

Lima orang ini dipilih resmi oleh peserta Konferensi Perdamaian Papua yang terdiri dari 1.350  orang yang merupakan utusan perwakilan seluruh rakyat Papua.  Tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia bahwa lima orang itu mewakili orang-orang Papua yang ada di luar negeri. Kita juga harus jujur bertanya, mengapa lima orang itu ada di luar negeri yang meninggalkan tanah air dan keluarga mereka.

Belakangan ini rakyat Papua semakin solid and kuat.  Karena, selama bertahun-tahun, dunia membisu atas pembantaian rakyat Papua atas nama keamanan nasional.  Namun demikian, dunia tidak selamanya membisu ketika nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia terus dilecehkan dan direndahkan oleh Negara.  Pemerintah, rakyat dan Gereja Vanuatu, pemerintah, rakyat dan Gereja Kepulauan Salomon, rakyat dan Gereja dan  Kaledonia Baru, rakyat, Gereja, dan pemerintah  Tonga, tidak selamanya membisu, menutup mata dan telinga atas penderitaan rakyat Melanesia dan Pasifik di Papua Barat.

Adapun utusan Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Luhut B. Panjaitan berangkat mengadakan pertemuan dengan Lord Richard Harries, mantan Uskup Oxford, pendukung Papua Merdeka di Parlemen Inggris. Kunjungan itu juga sekaligus mengajukan protes atas pernyataan dukungan Papua Merdeka  dari Tuan Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh Inggris pada 3 Mei 2016 pada pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London.

Dalam tulisan ini saya mau sampaikan kontribusi pemikiran bahwa substansi masalahnya bukan ada pada Lord Harries, Tuan Jeremy Corbyn, Pemerintah Vanuatu, Pemerintah Kepulauan Salomon, Pemerintah Kanaki dan Pemerintah Tonga.  Persoalan sesungguhnya ada pada terjadinya kejahatan kemanusiaan terhadap Papua.  Masyarakat internasional, siapapun dia, tidak setuju dengan pembunuhan manusia ciptaan dan gambar Allah atas nama dan kepentingan nasional.

Saya secara pribadi pun mempunyai hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Tuan Lord Richard Harries selama 12 tahun sejak  2015 sampai 2016.  Tuan Lord Harries sudah mengundang saya tiga kali dan kami berdua bertukar pikiran tentang perbaikan dan perdamaian untuk masa depan  rakyat Papua.  Pemimpin dan rakyat Papua sudah ada dimana-mana yang sedang membagikan penderitaan mereka kepada sesama manusia di setiap pelosok seluruh dunia. Intinya rakyat Papua telah memenangkan hati masyarakat Internasional dari akar rumput sampai pada pemerintah.

Karena itu, demi kehormatan dan kredibilitas pemerintah Indonesia di mata masyarakat Internasional, saran saya kepada pemerintah,   sudah saatnya dialog setara antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua. Karena dunia ini sudah menjadi seperti sebuah kampung kecil sehingga tidak ada ruang untuk berpura-pura dan tidak ada tempat untuk kebohongan-kebohongan.

Lagi pula satu-satunya provinsi di Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui persetujuan masyarakat internasional adalah Provinsi Papua. Maka, Pemerintah Indonesia jangan berpandangan keliru dalam proses sejarah ini.

Penulis adalah Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua beralamat di  Jln. Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura) Papua.

Editor : Eben E. Siadari

Iklan

Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda

Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda

Foto Nesta Gimbal Ones Suhuniap.

Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).
Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea).
Selain itu saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua
Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda.

Menghalau Pengaruh Imperialisme Barat di Asia Tenggara.

Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam Blok komunis. Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang Presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro Blok Timur. Pemerintah Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.
Maka Amerika Serikat memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (Amerika Serikat) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat.
Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

Foto Nesta Gimbal Ones Suhuniap.

KEDUDUKAN KOLONIAL INDONESIA DI WEST PAPUA ATAS MANIPULASI SEJARAH

KEDUDUKAN KOLONIAL INDONESIA DI WEST PAPUA ATAS MANIPULASI SEJARAH
Foto Nesta Gimbal Ones Suhuniap.

1. Klaim atas Kekuasaan Majapahit

Kerajaan Majapahit (1293-1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa “batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia”. Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).
Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Soekarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis.
Berkaitan dengan kekuasaan wilayah kerajaan Majapahit di Indonesia, secara jelas dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit, dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meluputi wilayah yang lebih luas dari pada Negara Republik Indonesia sekarang. Hanya Irian yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku. Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah memanipulasikan sejarah.

2. Klaim atas Kekuasaan Tidore

Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.
Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.
Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat.
Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.
Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.
Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya.
Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar.

Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.
Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua Barat.

Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan
Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore.
Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan bahwa:

Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah di Papua barat takluk kepada Tidore?… Saya kira tidak. Yang ada adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Atas dasar itu, klaim bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan imajinasi.”
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore.

3. Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda

Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea).
Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea).
Selain itu saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua
Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda

Kekuasan Kolonial Indonesia atas rekajasa dan Manipulasi Sejarah sesungguhnya.

Foto Nesta Gimbal Ones Suhuniap.

Komentari

Perubahan Iklim Meningkat Lebih Cepat dari yang Diperkirakan

Perubahan Iklim Meningkat Lebih Cepat dari yang Diperkirakan

Manusia mungkin telah melewati suatu titik yang tidak akan pernah kembali, di mana generasi masa depan yang akan menanggung konsekuensi.

Perubahan Iklim Meningkat Lebih Cepat dari yang DiperkirakanIlustrasi. (Harvard)

Temuan terbaru oleh sekelompok ilmuwan terkemuka mengatakan, jika Bumi belum menunjukkan permukaannya yang memanas sepenuhnya, namun dalam waktu singkat, selama 66 juta tahun terakhir, dampaknya akan datang lebih cepat dengan konsekuensi jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya.

(Baca : Manusia Terbukti Memicu Pelepasan Karbon Terbesar Sepanjang Masa)

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2006 dalam jurnal Science online, karbon dioksida meningkat secara drastis di atmosfer bumi, terjadi sejak 55 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama sekitar 170.000 tahun. Suhu global meningkat sekitar lima derajat Celsius, menyebabkan perubahan besar dalam ekologi planet, termasuk kepunahan massal.

Laporan yang dipaparkan 19 ilmuwan menjelaskan bahwa CO2 lepas ke atmosfer jauh lebih cepat dari 55 juta tahun yang lalu, dan bahkan kenaikan dua derajat Celcius dari suhu rata-rata akan memiliki bencana efek pada iklim planet. Penulis memperingatkan bencana seperti runtuhnya es, badai maha dahsyat dan gelombang raksasa kan terjadi.

Pemimpin penelitian yang juga mantan ilmuwan NASA, James Hansen, mengatakan bahwa manusia mungkin telah melewati suatu titik yang tidak akan pernah kembali, di mana generasi masa depan yang akan menanggung konsekuensi.

(Baca juga : Ekstrim El Nino, Celah Penyebaran Penyakit)

Ketika Hansen mengeluarkan peringatan pertama musim panas lalu, beberapa wartawan dan sesama ilmuwan mengkritiknya tidak memiliki cukup bukti. Namun, sejak penelitiannya telah digabungkan dalam peer review bersama banyak ilmuwan terkemuka, ia merevisi penelitiannya, sehingga sedikit lebih dramatis, tetapi tetap membutuhkan keprihatinan yang serius.

Menggabungkan bukti tentang perubahan iklim kuno, pengamatan modern dan hasil pemodelan komputer, penulis menyimpulkan bahwa pencairan Greenland dan es Antartika akan menyebabkan tidak hanya kenaikan permukaan air laut, tetapi juga banyak perubahan iklim lainnya.

Secara khusus, mereka menunjuk ke sebuah fenomena yang disebut ‘stratifikasi,’ yang berarti pembentukan kolam air dingin di permukaan laut, disebabkan oleh mencairnya lapisan es. Air hangat yang terperangkap di bawah ini, akan terus mencair ke bagian bawah lapisan es, berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut yang cepat. Bukti stratifikasi telah diamati di lepas pantai selatan Greenland.

Menurut penelitian, perubahan akan menyebabkan perbedaan suhu tumbuh antara wilayah utara dan khatulistiwa, yang pada gilirannya akan menyebabkan siklon intens dan badai dengan gelombang raksasa.

(Baca pula : Inggris Kurangi Emisi Karbon Hingga Nol Tahun 2050)

Beberapa pengulas telah memuji laporannya sebagai karya besar dari sintesis ilmiah, sementara yang lain mengatakan masih belum yakin bahwa itu akan terjadi di dunia nyata.

(K.N Rosandrani / voanews.com)

Terungkap, Ubur-ubur Mirip UFO Ini Mendiami Samudera Pasifik

Terungkap, Ubur-ubur Mirip UFO Ini Mendiami Samudera Pasifik

 Ilmuwan belum bisa menetapkan spesies dari ubur-ubur tersebut. Namun, mereka menduga hewan itu anggota genus Crossota.
Terungkap, Ubur-ubur Mirip UFO Ini Mendiami Samudera PasifikUbur-ubur ditemukan di dekat Palung Mariana. Penampakannya mirip UFO. (NOAA)

Ubur-ubur baru yang ditemukan di dekat Palung Mariana sungguh mengagumkan. Bagian utama tubuh atau medusanya berbentuk bulat dan transparan. Saluran-saluran di dalam tubuhnya memancarkan warna merah sementara gonad atau organ kelaminnya berwarna kuning. Dua set tentakelnya memanjang. Dengan penampakannya, ubur-ubur yang terungkap lewat penelitian di area Enigma Seamount itu mirip UFO.

Tim ilmuwan dari Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA) mengungkap keberadaan ubur-ubur unik tersebut pada 24 April 2016 lalu.

Dari atas kapal riset Okeanos Explorer, mereka mengirim wahana Deep Discoverer ke dalam perairan dekat Kepulauan Mariana. (Baca : 10 Hewan Paling Beracun di Dunia)

Tak diduga, ketika wahana sampai pada kedalaman 3.700 meter, ilmuwan menyaksikan jenis ubur-ubur yang belum pernah dikenal dalam ilmu pengetahuan.

Ilmuwan belum bisa menetapkan spesies dari ubur-ubur tersebut. Namun, mereka menduga hewan itu anggota genus Crossota.

Golongan Crossota menghabiskan hidupnya dengan “melayang” bebas di perairan. Saat ditemukan, tentakel ubur-ubur itu memanjang dan memendek sementara tubuhnya tetap. Itu menunjukkan bahwa ubur-ubur tengah ada pada mode menyergap makanan.

Ubur-ubur itu hanya salah satu temuan dari tahap pertama misi Deepwater Exploration 2016 di Palung Mariana. (Baca pula : Ubur-Ubur Bulan, Hewan dengan Kekuatan Super)

Dengan 3 kapal riset, NOAA mengungkap sisi menarik dari wilayah Enigma Seamount. Rupanya, gunung laut tersebut tak seperti umumnya.

Bila gunung laut lain punya puncak datar dan lereng “halus”, Enigma Seamount punya puncak sirkuler dan lereng terjal.

Tim ilmuwan, seperti diberitakan Discovery, Senin (2/5/2016), juga menemukan struktur bola-bola kecil pada sedimen dasar laut. Mereka menduga, itu adalah sel amoeba raksasa atau mungkin juga spons.

(Yunanto Wiji Utomo / Kompas.com)

OFFICE OF MSG CHAIR REMINDS INDONESIA OF MSG’S PRINCIPLE OF DECOLONISATION OF MELANESIA

OFFICE OF MSG CHAIR REMINDS INDONESIA OF MSG’S PRINCIPLE OF DECOLONISATION OF MELANESIA
 

The Office of the Chair of Melanesian Spearhead Group (MSG), Solomon Islands Prime Minister Hon Manasseh Sogavare has noted the statement by an official of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Desra Percaya, in the local Indonesian media about the MSG and the plight of the peoples of West Papua.

Mr Percaya in his statement described the statement made last week by the MSG Chair and Solomon Islands Prime Minister supporting the granting of full MSG membership to the United Liberation Movement of West Papua as ‘opposed to the basic principles of sovereignty and non-interference as included in the agreement for the establishment of the MSG in 2007.’

The MSG Chair and Solomon Islands Prime Minister in that statement contained in a Media Release issued by the Prime Minister’s Press Secretariat stated that the granting of full MSG membership to the ULMWP (United Liberation Movement of West Papua) is justifiable as Indonesia has sought membership of the Melanesian bloc only to protect its own interest other than engage in dialogue about the serious human rights issues in West Papua.

The statement by the MSG Chair and Solomon Islands Prime Minister’s was prompted by Indonesia’s apparent rejection of a resolution reached at the 46th Pacific Islands Forum in Port Moresby, Papua New Guinea, in 2015 for the deployment of a fact-finding mission in West Papua to assess the human rights situation there and the Indonesian President’s refusal of an offer for dialogue by the MSG Chair on the issue of West Papua.

In a statement issued today, the MSG Chair’s Special Envoy on West Papua, Mr Rex Stephen Horoi whilst the Office of the MSG Chair notes the statement by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs official, it would like to remind Jakarta that one of the key overarching principles of the MSG is the principle of Decolonisation of Melanesia.

“This is a fundamental principle that binds the Melanesian countries and all MSG members together. In this principle, MSG stands for its defense and promotion of independence as the inalienable right of indigenous peoples of Melanesia,” Mr Horoi said.

The MSG Chair’s Special Envoy on West Papua said the Office of the MSG Chair notes the fundamental respect for human rights that is directly entwined with the responsibility as nation states to protect their citizens.

He said the Office of the MSG Chair would therefore like to send an invitation to the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to a dialogue on these points and others raised in the appropriate forum.

Adding on to the statements made by Mr Horoi, the Secretary to the MSG Chair, Mr Rence Sore said the Office of the MSG Chair would like to remind the Indonesian Foreign Affairs Ministry that the ULMWP together with Indonesian Government are members of the MSG.

In this context, Mr Sore reiterated the offer by the MSG Chair, Prime Minister Hon Sogavare to the Indonesian President, Joko Widodo, to discuss matters of common interest within the space provided by the MSG.

He said the Office of the MSG Chair maintains that Indonesia’s refusal to meet the MSG Chair showcases that Jakarta’s intention of joining the MSG is merely to protect its own interest other than engage in dialogue about the serious human rights issues in West Papua.

For media queries, please contact:

Mr Rence Sore
Secretary to the MSG Chair
Phone: 677 22202 Ext: 16
Email: rsore@pmc.gov.sb

Bahan pembungkus sagu,,,efisien ramah lingkungan

Bahan pembungkus sagu,,,efisien ramah lingkungan
HarianPapua.com – Seperti tidak pernah ada habisnya nuansa berbahan baku sagu yang terus dikembangkan untuk menghasilkan karya luar biasa dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Terbaru, Balai Pengkajiaan Teknologi Pertanian Provinsi Papua mengembangkan pembuatan kemasan berbahan utama sagu yang akan digunakan untuk membungkus makanan.

Pengembangan yang dilakukan sejak bulan April 2016 lalu disampaikan langsung oleh Staf Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Papua, Mariana Ondi Keleuw kepada dilansir Kompas.com, Sabtu (21/5/2016).

“Pertama-tama, buatlah adonan dengan mencampurkan bahan sagu sebanyak 65 gram, air secukupnya, serta bahan perekat yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Kemudian, adonan tersebut dimasukkan dalam alat, dan tercetaklah bioform. Proses pembuatannya hanya memakan waktu dua menit,” jelas Mariana.

Bioform sendiri kata Mariana dibuat dengan tujuang menghadirkan produk industri rumah tangga yang ramah lingkungan karena sangat mudah terurai ketika basah.

“Bioform dikhususkan untuk menyimpan bahan makanan yang kering, misalnya kue kering. Di Bogor telah ada kemasan berbahan jagung. Karena itu, kami juga terdorong agar sagu bisa dimanfaatkan secara optimal,” kata Mariana.

Foto Stevi Msiran.

Komentari